Artikel

25-Dec-2013

A. Meliala

'NYALON'

Secara populer (mengingat penulis bukan ahli bahasa), maka kata ‘nyalon bisa bermakna dua. Pertama, menjadi calon. Katakanlah, menjadi calon legislatif  atau calon gubernur. Kedua, pergi ke salon untuk dirias.  Namun, untuk konteks tulisan ini, makna pertama yang kita angkat.

Sejak tahun 2000, yakni ketika era Reformasi dimulai dan demokrasi berjalan lebih baik di negeri ini, maka salah satu fenomena yang nyata terlihat adalah meningkatnya, lebih tepatnya melonjaknya, animo masyarakat untuk mencalonkan diri. Posisi atau jabatan yang menjadi sasaran bisa macam-macam: mulai dari jabatan presiden, gubernur, bupati, walikota atau legislatif. Bahkan ada juga yang berminat nyalon menjadi kepala desa.

Memang, apabila sebelumnya jabatan-jabatan itu tertutup, dalam arti sepenuhnya diisi oleh orang-orang hasil penunjukan atau yang ditunjuk Soeharto selaku presiden ketika itu, kini tidak lagi demikian. Proses pengisian jabatan publik menjadi terbuka lebar, dapat diisi oleh siapa saja yang, asumsinya, memenuhi syarat. Ada yang persyaratannya ketat, ada pula yang longgar. Termasuk yang lumayan longgar adalah persyaratan menjadi calon legislatif, mengingat yang terpenting adalah kedekatan dengan ketua umum partai.

Maka, tiba-tiba saja seorang tukang becak atau preman, misalnya, menjadi anggota DPRD. Atau, karena memiliki banyak uang, maka seorang pengusaha yang sebelumnya tak tahu politik, tiba-tiba berseragam safari dan kemana-mana memakai lencana.

Terlepas dari itu, muncul pula kebutuhan terkait representasi atau keterwakilan. Semua pihak berlomba agar ada satu atau lebih orang yang mewakili kelompok mereka menduduki jabatan mulai dari menteri, deputi, anggota-anggota komisi hingga anggotaDPR atau DPD. Selain hal itu membanggakan, aspek keterwakilan juga mengisyaratkan akses agar aspirasi kelompok tertentu lebih didengar dibanding yang lain.

Pertama-tama, konteks keterwakilan bisa diupayakanditembus melalui jalur penunjukan (appointment atau appointee), misalnya untuk jabatan staf ahli.   Selanjutnya, bisa diusahakan agar ada yang masuk melalui jalur fit and proper test (seleksi atau selection), misalnya untuk mengisi jabatan publik di berbagai komisi negara. Ada lagi kesempatan lain, yakni melalui jalur pemilihan (eleksi atau election). Inilah jalur bagi mereka yang berminat menjadi calon legislatif, calon kepala daerah dan sebagainya.

Orang Katolik

Bagaimana dengan orang Katolik? Telah cukup banyak tersedia ajaran gereja yang mendukung pelibatan orang Katolik di berbagai jabatan publik. Salah satu yang terkenal adalah ungkapan Mgr. Soegijapranata yang menegaskan bahwa tidak sebaiknya nasib kita ditentukan oleh orang lain. Kitalah yang mesti mengurusi diri kita sendiri.

Namun demikian, hal tersebut seringkali tidak terjadi atau terjadi secara minimal mengingat adanya kecenderungan orang Katolik untuk tidak mau atau  tidak berani menempuh kehidupan yang penuh tantangan itu. Ketidakmauan atau ketidakberanian itu kemudian dijustifikasi dengan kilah sebagai berikut: “Orang bersalib pasti dikalahkan”. Muncul juga kilah lain yang melemahkan moral sebagai berikut:  “Untuk apa bersaing, hasilnya sudah ketahuan kok!” dan sebagainya.

Ada juga penjelasan yang agak biblis, dimana fenomena nyalon dianggap sebagai bertentangan dengan ajaran Kristus tentang kerendah-hatian.Kegiatan nyalon dianalogikan sebagai perilaku menyombongkan diri yang tidak seyogyanya dilakukan oleh siapapun yang rendah hati.

Sementara itu, dipihak lain, orang Katolik banyak dikenal sebagai orang yang taat (baik terhadap pimpinan, terhadap aturan ataupun terhadap komitmen bersama). Orang Katolik juga dikenal luas sebagai orang yang jujur (khususnya dalam hal keuangan). Sehingga, apabila kita fight untuk posisi-posisi tersebut, kans untuk memperolehnya sebenarnya selalu terbuka.

Ada sejarahnya ketika orang Katolik merasa terdiskriminasi terkait pengisian jabatan-jabatan publik. Kemungkinan, memang ada situasi ketikapejabat publik tertentu dipilih lebih karena faktor-faktor primordial yang tidak menguntungkan orang Katolik. Kalaupun ada orang Katolik menjadi pejabat tertentu, misalnya, sebetulnya bukan kekatolikannya yang membawanya menjadi pejabat tersebut, tetapi hal-hal lain. Bahkan, ada pula yang mensinyalir, saat suatu jabatan diserahkan kepada orang Katolik, sebetulnya yang bersangkutan tengah dieksploitir untuk tujuan-tujuan tertentu.

Inilah yang menimbulkan kecenderungan umat Katolik menjadi seolah-olah anti-negara. Menjadi pegawai negeri,...emoh. Menjadi anggota TNI atau Polri, ...emoh. Menjadi politisi, apalagi. Seolah-olah, di semua posisi itu, yang ada hanya dosa. Tetapi, untuk bekerja di swasta, sebagian besar umat lalu mengangguk-angguk.

Masalahnya, sesuai hakekatnya, yang menentukan nasib bangsa dan negara ini ke depan, adalah mereka yang menjadi birokrat, aparat serta politisi. Bukan pedagang atau pengusaha.

Ada kemungkinan, hal yang terjadi dimasa lalu itu terus terjadi hingga kini. Bahkan, dimata sebagian umat, bukannya membaik, malah tambah parah mengingat menguatnya kecenderungan penganut agama tertentu untuk membawa ajaran agama hingga ke ranah kebijakan publik. 

Tetapi, menjauh dari jabatan publik, bagi orang Katolik, juga sesuatu yang negatif. Sudah banyak cerita pula dimana  kepentingan Katolik terpinggirkan sama sekali gara-gara tidak ada pihak yang memperjuangkannya. Padahal, ketika resources atau sumber daya (dalam artian umum) makin terbatas, sementara pihak yang membutuhkannya makin banyak, maka perlu cara-cara stratejik untuk memperolehnya. Salah satunya adalah dengan menempatkan orang-orang ‘kita’di berbagai posisi vital. Tentunya, semua itu dimulai melalui kegiatan nyalon tersebut.

Oleh karena itu, jangan alergi untuk nyalon. Karena, hanya dengan itulah, banyak posisi penting dapat diraih tanpa kita harus berkarier puluhan tahun. Tentu saja, dalam rangka nyalon tersebut, dibutuhkan rekam-jejak yang panjang dan relevan dengan posisi yang hendak dikejar.

Selain panjang dan relevan, pastikan pula rekam-jejak kita berisi profil kehidupan yang menunjukkan pemiliknya seorang Katolik yang sejati. Dikatakan demikian, karena rekam-jejak itu mendemonstrasikan berbagai fase kehidupan yang dilalui dengan  integritas yang tinggi dari pemiliknya.

Jika sudah demikian, silahkan nyalon. Tidak ada orang yang akan mengatakan bahwa kita tak tahu malu atau tak tahu diri, mengingat kita pantas untuk posisi tersebut.

(Adrianus Meliala)